Prosedur Penyelesaian PHK

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 mengenai PHK menganut prinsip harus dicegah akan tetapi dalam kenyataannnya sehari-hari menunjukkan bahwa tidak semua PHK dapat dihindari.

  1. Sebagaimana telah diuraikan diatas dimana pengusaha yang ingin memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya harus mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaiannya perselisihan industrial yang dalam hal ini adalah P4 Daerah, bagi PHK kurang dari 10 orang dan dari P4 Pusat bagi PHK terhadap pekerja yang jumlahnya lebih dari 10 orang.

Selama ijin belum diberikan PHK tersebut belum sah dan kedua belah pihak harus menjalankan kewajibannya yaitu pekerja melaksanakan pekerjaannya dan pengusaha membayar upah pekerja.

Pengusaha dapat melakukan penyimpangan dengan memberikan skorsing kepada pekerja dengan memberikan upah yang besarnya sama dengan upah yang biasa diterima pekerja/buruh.

  1. SebelummelakukanPHKmakapengusahaharuslebihdulumelakukandayaupayauntukmenghindariupayatersebutantara laindalambentukpembinaandenganmemberikankesempataankepadapekerjauntukmemperbaiki danmerubahsikap,pembinaandapatdilakukandebganmemberikansurat-suratperingatan.ApabilaupayatersebutgagalpengusahamelakukanlangkahuntukmemutuskanhubungankerjadenganpekerjamengajukanpermohonanijinPHK.Sesuaidenganpasal 6UU No.12Tahun 1964,makapenyelesaianpermohonanijinPHKmemuattatacara yangberlakudalamUU No. 22 Tahun 1957yaitu:
    • Penyelesaian melalui Bipartit yaitu Penyelesaian antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh jika pekerja tidak menjadi anggota serikat pekerja.
    • Penyelesaian melalui perantaraan Pegawai Perantara.
    • Penyelesaian P4 Daerah.
    • Penyelesaian P4 Pusat.

Bilamana tidak tercapai kesepakatan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha sedangkan pengusaha tetap harus melakukan PHK maka pengusaha mengajukan ijin PHK kepada P4 Daerah/P4 Pusat melalui Disnaker setempat. Dalam permohonan diuraikan dengan jelas alasan-alasan dilakukannya PHK serta kesediaan pengusaha untuk membayar pesangon uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan pemberian lainnya.

Disnaker setempat setelah menerima permohonan pengusaha yang diajukan kepada P4 Daerah/P4 Pusat akan memberikan jasa-jasa baiknya untuk memberikan perantaraan dalam menyelesaikan masalah PHK tersebut.

Apabila pegawai perantara tidak mampu menyelesaikan perselisihan mengenai perselisihan tersebut dengan jalan damai, maka pegawai perantara akan mengeluarkan anjuran. Apabila anjuran ini ditolak oleh salah satu pihak atau kedua pihak maka permohonan PHK tersebut langsung disampaikan oleh Pegawai Perantara kepada P4 Daerah/P4 Pusat dengan dilampirkan berita acara proses penyelesaian di tingkat perantara termasuk anjuran dan pertimbangannya.

Permohonan PHK baik perorangan maupun massal harus dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan, sbb:

  1. Nama dan tempat kedudukan perusahaan
  2. Nama pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab
  3. Nama dari pekerja yang dimintakan PHK, umur dan jumlah keluarga dari pekerja
  4. Masa kerja dari masing-masing pekerja dan upah terakhir dan pekerja baik berupa uang maupun catu
  5. Alasan dari pengusaha secara terinci untuk mendapatkan pengusaha secara terinci untuk mendapatkan PHK
  6. Bukti telah diadakan perundingan
  7. Permohonan ijin harus dibubuhi materai sebesar Rp. 6.000 atau diatas kertas segel Rp. 6.000,-

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s