Prinsp Dasar Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

  1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengupayakan agar jangan sampai terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Yang dimaksud dengan segala upaya adalah kegiatan-kegiatan yang positif pada akhirnya dapat menghindari Pemutusan Hubungan Kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh. Hal ini sangat penting sebab dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja merupakan awal penderitaan bagi pekerja/buruh dan keluarganya karena kehilangan mata pencaharian dari pekerja yang bersangkutan.
  2. Jika segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh. Hal ini sangat penting sebab pada prinsipnya penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh sering dapat diterima oleh para pihak yang bersangkutan daripada penyelesaiannya melalui campur tangan pemerintah.
  3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud diatas benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang serta membayar seluruh upah dan hak pekerja/buruh yang seharusnya diterima. Perlu diketahui bahwa lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial akan diatur dalam UU tersendiri dan saat ini masih dalam proses pembentukan, maka lembaga yang menangani kasus PHK adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4 Daerah) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4 Pusat). Demikian juga mekanisme penyelesaian PHK dilaksanakan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1957.
  4. Permohonan penetapan PHK yang diajukan oleh pengusaha secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai dengan alasan-alasan yang jelas yang menjadi dasar tentang pemutusan hubungan kerja tersebut. Permohonan penetapan pemutusan kerja dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan industrial apabila pengusaha telah berupaya sedemikian rupa untuk menghindari PHK tersebut telah diadakan perundingan secara maksimal antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau pekerja/buruh apabila pekerja/buruh tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja. Penetapan atas permohonan PHK hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata tujuan untuk melakukan PHK telah dirundingkan tetapi tidak menghasilkan suatu kesepakatan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s