Beberapa Ketentuan Teknis Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

  1. Larangan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan melakukan:

  • Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus.
  • Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena melakukan kewajiban terhadap Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya.
  • Pekerja/buruh menikah.
  • Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.
  • Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya didalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
  • Pekerja/buruh memberikan, menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja/buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja peraturan atau perjanjian kerja bersama.
  • Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai pernuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan.
  • Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik dan status perkawinan.
  • Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

PHK yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud diatas batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

  1. PHK Tidak Perlu Ada/Izin.
  • Pekerja buruh masih dalam masa percobaan kerja. Masa percobaan paling lama 3 bulan dan tidak boleh diperpanjang. Masa percobaan harus diberitahukan kepada pekerja dengan cara mencantunkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kalau seorang pekerja/buruh diterima bekerja pada perusahaan dan tidak ada perjanjian perjanjian kerja tertulis maka masa percobaan tersebut harus dicantumkan dalam surat pengangkatan. Jika masa percobaan tidak diberitahukan kepada pekerja maka pekerja/buruh yang bersangkutan diterima tanpa melalui masa percobaan.
  • Pekerja/buruh mengundurkan diri.

Pekerja/buruh yang mengajukan permintaan pengunduran diri harus secara tertulis dan atas kemauan sendiri tanpa indikasi atau tekanan intimidasi dari pengusaha. Sebaiknya apabila pengunduran diri yang diajukan oleh pekrja dengan syarat maka perlu ada penyelesaian terlebih dulu mengenai persyaratan yang diajukan oleh pekerja/buruh.

  • Pekerja/buruh mencapai usia pension sesuai dengan ikatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan.
  • Perjanjian kerja waktu tertentu yang diperpanjang 1 kali.
  • Pekerja meninggal dunia.
  1. Uang Pesangon

Dalam hal ini terjadi PHK pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja.

Perhitungan uang pesangon paling sedikit:

  • Masa kerja kurang dari 1 tahun satu bulan upah
  • Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah
  • Masa kerja 2 tahun atau lebih kurang dari 3 tahun 3 bulan upah
  • Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah
  • Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah
  • Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah
  • Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun 7 bulan upah
  • Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun 8 bulan upah
  • Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 bulan upah
    1. Penghitungan Uang Penghargaan Masa Kerja ditetapkan,sbb:
  • Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 2 bulan upah
  • Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 3 bulan upah
  • Masa Kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun 4 bulan upah
  • Masa Kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 5 bulan upah
  • Masa Kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun 6 bulan upah
  • Masa Kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun 7 bulan upah
  • Masa Kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun 8 bulan upah
  • Masa Kerja 24 tahun atau lebih 2 bulan upah
    1. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja adalah, sbb:
  • Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
  • Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja dengan biaya perusahaan.
  • Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari uang pesangon dan atau uang masa penghargaan kerja bagi pekerja yang memenuhi syarat.
  • Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
    1. Dasar Perhitungan Upah
      • Komponen upah yang digunakan untuk penghitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima terdiri atas:
    2. Upah pokok
    3. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma. Apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
  • Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
  • Dalam upah pekerja/buruh dibayarkan atas perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata perhari selama 12 bulan terakhir dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Provinsi, Kabupaten/Kota.
  • Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya berdasarkan pada upah borongan maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 bulan terakhir.
    1. Pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib
      • Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindakan pidana bukan atas pengaduan pengusaha maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan, sbb:
        1. Untuk 1 orang tanggungan 25 % dari upah
        2. Untuk 2 orang tanggungan 35 % dari upah
        3. Untuk 3 orang tanggungan 45 % dari upah
        4. Untuk 4 tanggungan atau lebih 50 % dari upah.

                        Keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan adalah isteri/suami, anak atau orang yang sah menjadi tanggungan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

  • Bantuan sebagaimana dimaksud diberikan untuk paling lama 6 bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib.
  • Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh selama 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud diatas. PHK yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima pekerja/buruh.
  • Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh. Apabila pengusaha tidak mempekerjakan pekerja/buruh maka pengusaha akan dikenakan sanksi pidana penjara paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 400.000.000,-. Tindak pidana sebagaimana dimaksud disebut sebagai tindakan kejahatan.
  • Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum massa 6 bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah maka pengusaha dapat melakukan PHK. PHK tersebut dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial atau P4 Daerah/P4 Pusat. Dalam rangka PHK tersebut pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003.
  1. PHK karena pelanggaran disiplin
    • Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja/buruh yang bersangkutan setelah diberikan peringatan pertama, kedua, ketiga secara berturut-turut.
    • Surat peringatan yang sebagaimana dimaksud diatas masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama. Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaanatau peraturan kerja bersama. Dalam hak surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu 6 bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama masih dalam waktu tenggang 6 bulan maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua. Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan ketiga atau peringatan terakhir yang berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga. Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran maka pengusaha dapat melakukan PHK. Dalam hal jangka waktu surat peringatan pertama sudah terlampaui maka apabila pekerja/buruh yang bersangkutan melakukan kembali pelanggaran ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama demikian juga berlaku bagi peringatan kedua dan ketiga. Didalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran dalam ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir maka pengusaha dapat melakukan PHK. Tenggang 6 bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/buruh agar dapat memperbaiki kesalahannyadan di sisi lain, dan waktu 6 bulan merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja/buruh yang bersangkutan.
    • Pekerja/buruh yang mengalami PHK dengan alasan sebagaimana tersebut diatas berhak memperoleh uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No.13 tahun 2003.
  1. PHK karena pekerja mengundurkan diri.
    • Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4.
    • Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara tidak langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 juga diberikan uang pisah yang besar dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja bersama.
    • Pekerja/buruh yang mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri harus memenuhi syarat-syarat, sbb:
      1. Harus mengajukan permohonan diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
      2. Tidak terikat dalam ikatan dinas.
      3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengundurn diri.
  • PHK dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial atau P4 Daerah/P4 Pusat. PHK yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka PHK tersebut batal dmei hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.
  1. PHK karena status penggabungan penutupan perusahaan atau pailit.
    • Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan apabila pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja maka pekerja/buruh yang bersangkutan berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003.
    • Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 athunatau keadaan memaksa (forsemajeur) dengan ketentuan pekerja/buruh berhak uang atas pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4.

Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud diatas harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

  • Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (forsemajeur) tetapi perusahaa melakukan efesiensi maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4.

Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4.

  1. Dalam hal hubungan kerja berakhir dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia maka pengusaha memberikan kepada ahli warisnya sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan 2 kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2, 1 kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4.

PHK karena pensiun

  • Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun. Apabila pengusaha telah menyertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon , uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Apabila besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun ternyata lebih kecil dari jumlah uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 maka pengusaha wajib membayar kekurangannya.
    • Dalam hal pengusaha telah menyertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iuran atau preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang preminya atau iurannya dibayar oleh pengusaha.
      • Ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
      • Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh pada program pensiun maka pekerja buruh yang mengalami PHK karena usia pensiun pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4.
      • Hak atas manfaat pensiun sebagaimana tersebut diatas tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya jaminan hari tua dari program Jamsostek.
  1. Pekerja yang mangkir 5 hari kerja berturut-turut.

Pekerja/buruh yang mangkir 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dn telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagai maksud diatas harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.

PHK sebagaimana maksud diatas pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dan diberikan uang pisah yang besar dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama.

Apabila PHK dilakukan oleh pengusaha tidak memenuhi sebagaimana tersebut diatas maka PHK batal demi hukum dan wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

  1. PHK karena sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannyasetelah melampaui batas 12 bulan maka pengusaha dapat mengajukan PHK dan diberikan uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 uang penghargaan masa kerja 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan penggantian hak 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4.
  2. Kesalahan berat pengusaha.
  • Pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan, sbb:
    1. Mengenai, menghina, secara kasar atau mengancam pekerja/buruh
    2. Membujuk dan atau menyeluruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
    3. Tidak membayar upah pekerja tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut lebih.
    4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.
    5. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan atau memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
  • PHK dengan alasan sebagaimana dimaksud diatas maka pekerja/buruh berhak mendapat 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 uang masa penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat 4.
  • Dalam hal ini pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana kesalahan berat diatas oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja/buruh yang bersangkutan tanpa penetapan lembaga dan pekerja/buruh yang bersangkutan tanpa penempatan lembaga dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja ketentuan pasal 156 ayat 3 UU 13 tahun 2003.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s